Pada
masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Penyebabnya
adalah inflasi yang sangat tinggi yaitu beredarnya lebih dari satu mata uang
secara tidak terkendali. Saat itu, pemerintah RI menyatakan mata uang yang
berlaku di Indonesia ada tiga yaitu De Javasche Bank, mata uang pemerintah
Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kekosongan kas pemerintah juga
merupakan penyebab dari buruknya keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu. Hal
tersebut dikarenakan pajak dan bea masuk lainnya sangat kecil sehingga
pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluarannya.
Pada masa demokrasi liberal,
permasalahan ekonomi Indonesia masih sama seperti masa awal kemerdekaan.
Masalah tersebut adalah inflasi, kekosongan kas pemerintah, dan sebagainya.
Pemerintah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut
diantaranya adalah program benteng, nasionalisasi De Javache Bank menjadi Bank
Indonesia, serta pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar.
Setelah masa demokrasi liberal,
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin sebagai akibat dari dekrit
presiden 5 Juli 1959. Sistem demokrasi terpimpin cenderung kepada sistem ekonomi
etatisme. Perubahan sistem ekonomi tersebut diharapkan akan membawa kemakmuran
bersama dan persamaan sosial, politik, dan ekonomi. Namun kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah ada masa tersebut belum mampu memperbaiki
keadaan ekonomi Indonesia.
Kemudian Indonesia memasuki masa
orde baru pada tahun 1966 dan mengganti sistem ekonominya menjadi sistem
ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Sistem
ekonomi pancasila mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya
adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan (Suroso, 1993). Hal ini dilakukan setelah melihat pada tahun-tahun
sebelumnya menggunakan sistem ekonomi liberal dan etatisme tetapi tidak dapat
menyelesaikan masalah yang ada. Prioritas
utama pada masa orde baru adalah stabilisasi ekonomi dan politik. Program
pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan
negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
DAFTAR PUSTAKA
Budi Setyawan, Aris, 1997, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Universitas Gunadarma.
Suroso, P.C., 1993,
Perekonomian Indonesia,
Teori dan Kebijakan, Jakarta: Indeks.
No comments:
Post a Comment